Mengatasi Tumpang Tindih antara Lahan Pertambangan dan Kehutanan

Penulis: 
Direktorat Sumber Daya Mineral Dan Pertambangan

Makalah ini merupakan hasil studi yang dilakukan Direktorat Sumber Daya Mineral Dan Pertambangan terkait dengan pemberlakukan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 (UU No.41/1999) tentang Kehutanan. Metodologi kajian ini terbagi atas empat tahap, yaitu: (1) kajian teknis/kasus; (2) Kajian kebijakan; (3) tinjauan literatur; (4) perumusan alternatif penyelesaian masalah. Hasil kajian menunjukkan pemberlakuan UU No.41/1999 menyebabkan semakin terbatasnya ruang gerak pertambangan dan berpotensi menurunkan investasi pertambangan di Indonesia.
Kesimpulan studi ini antara lain: (1) tumpang tindih lahan sektor kehutanan dengan pertambangan memerlukan perhatian dan “kelapangan dada” kedua belah pihak untuk sama-sama mencari solusinya: (2) perlu diidentifikasi lebih teliti tentang lokasi kegiatan penambangan, apakah benar-benar berada di dalam kawasan hutan lindung atau tidak; (3) perusahaan yang terbukti tidak beroperasi dalam kawasan hutan lindung, maka diberi kembali hak melakukan penambangan; (4) perusahaan yang wilayah pertambangannya di dalam kawasan hutan lindung, penyelesaiannya perlu
mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya: pertimbangan ekonomis, sosial, kestrategisan, dan keberlangsungan lingkungan.
Makalah ini sangat berguna untuk melihat tarik-menarik yang terjadi antara Departemen yang berkepentingan dalam persoalan pengelolaan hutan dan pertambangan.

AttachmentSize
6tambang_final.pdf291.01 KB

KABAR TERBARU

12.06.2014

Jakarta- Bertempat di Media Center KPU Jakarta, 6 Juni 2014, SatuDunia meluncurkan ulang www.pemilubersih.org, media...

PUBLIKASI

14.11.2013

Bagaimana menjembatani pengetahuan kepada masyarakat yang tampaknya tidak tersentuh ICT (teknologi informasi dan komunikasi)?