Mengatasi Tumpang Tindih antara Lahan Pertambangan dan Kehutanan

Penulis: 
Direktorat Sumber Daya Mineral Dan Pertambangan

Makalah ini merupakan hasil studi yang dilakukan Direktorat Sumber Daya Mineral Dan Pertambangan terkait dengan pemberlakukan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 (UU No.41/1999) tentang Kehutanan. Metodologi kajian ini terbagi atas empat tahap, yaitu: (1) kajian teknis/kasus; (2) Kajian kebijakan; (3) tinjauan literatur; (4) perumusan alternatif penyelesaian masalah. Hasil kajian menunjukkan pemberlakuan UU No.41/1999 menyebabkan semakin terbatasnya ruang gerak pertambangan dan berpotensi menurunkan investasi pertambangan di Indonesia.
Kesimpulan studi ini antara lain: (1) tumpang tindih lahan sektor kehutanan dengan pertambangan memerlukan perhatian dan “kelapangan dada” kedua belah pihak untuk sama-sama mencari solusinya: (2) perlu diidentifikasi lebih teliti tentang lokasi kegiatan penambangan, apakah benar-benar berada di dalam kawasan hutan lindung atau tidak; (3) perusahaan yang terbukti tidak beroperasi dalam kawasan hutan lindung, maka diberi kembali hak melakukan penambangan; (4) perusahaan yang wilayah pertambangannya di dalam kawasan hutan lindung, penyelesaiannya perlu
mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya: pertimbangan ekonomis, sosial, kestrategisan, dan keberlangsungan lingkungan.
Makalah ini sangat berguna untuk melihat tarik-menarik yang terjadi antara Departemen yang berkepentingan dalam persoalan pengelolaan hutan dan pertambangan.

AttachmentSize
6tambang_final.pdf291.01 KB

KABAR TERBARU

12.06.2014

Jakarta- Bertempat di Media Center KPU Jakarta, 6 Juni 2014, SatuDunia meluncurkan ulang www.pemilubersih.org, media...

PUBLIKASI

14.11.2013

Bagaimana menjembatani pengetahuan kepada masyarakat yang tampaknya tidak tersentuh ICT (teknologi informasi dan komunikasi)?

AGENDA

16.09.2014

Knowledge sharing merupakan salah satu isu penting dalam knowledge management (Manajemen Pengetahuan) dan juga mendukung keberhasilan suatu organisasi atau jaringan.