Utang Ekologis ADB di Indonesia

Penulis: 
Firdaus Cahyadi, Knowledge Sharing Officer for Sustainable Development, OneWorld-Indonesia

Jika tidak ada aral melintang, pada awal Mei tahun ini Indonesia akan menjadi tuan rumah kegiatan Asian Development Bank (ADB)-Annual Governor Meeting. Pertemuan lembaga bisnis bantuan internasional itu menjadi penting bagi Indonesia, karena negeri ini menjadi penerima utang terbesar dari lembaga tersebut.

Di berbagai media, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pertemuan ADB di Bali akan menguntungkan Indonesia. Hal itu karena dalam pertemuan itu ADB akan memutuskan menaikkan jumlah modalnya hingga mencapai 200 persen. Artinya, kondisi itu memungkinkan ADB menaikkan nilai proyek utangnya di berbagai negara di Asia, termasuk Indonesia, sekitar US$ 13 hingga US$ 15 miliar.

Singkat kata, peluang Indonesia menambah proyek utang dari lembaga ini pun semakin terbuka lebar. Namun, pertanyaan berikutnya adalah apakah selama ini proyek-proyek utang ADB benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Sebuah pernyataan yang memerahkan telinga para pendukung proyek utang ADB di negeri ini, yang justru datang dari Komisi Penasihat Kongres Amerika Serikat (AS) tentang Keuangan Internasional atau lebih dikenal sebagai Komisi Meltzer. Amerika Serikat sendiri salah satu negara, selain Jepang, yang menjadi pemegang saham terbesar ADB.

Pernyataan Komisi Meltzer menyebutkan bahwa sedikitnya 70 persen proyek utang ADB di Indonesia kecil kemungkinannya membawa manfaat jangka panjang secara ekonomis atau sosial. Pernyataan ini tentu saja merupakan malapetaka bagi Indonesia, yang telah mengalami kecanduan terhadap proyek utang ADB. Salah satu kegagalan proyek utang ADB di Indonesia dapat dilihat dari dampak buruk proyek tersebut bagi keberlanjutan ekologi. Menurut catatan Down The Earth, proyek ADB di sektor kelautan Indonesia telah memicu terjadinya alih fungsi secara besar-besaran hutan bakau menjadi kawasan pertambakan.

Padahal hutan bakau, selain berfungsi melindungi pantai dari abrasi, merupakan habitat yang baik bagi berbagai jenis ikan. Kehancuran hutan bakau tersebut mengakibatkan nelayan harus mencari ikan dengan jarak semakin jauh. Kondisi ini tentu saja akan menambah biaya operasional nelayan dalam mencari ikan. Selain itu, hancurnya hutan bakau juga mengakibatkan semakin rentannya kawasan pesisir Indonesia terhadap terjangan air pasang laut dan banjir, terlebih di musim hujan.

Menurut catatan Asia Solidarity against Industrial Aquaculture (ASIA) hingga tahun 1999, sedikitnya 90 persen kawasan desa pesisir yang telah kehilangan ekosistem hutan bakaunya mengalami bencana banjir. Sementara itu, Pulau Jawa, salah satu pulau yang menjadi fokus ekspansi industri pertambakan, mengalami peningkatan jumlah desa pesisir yang terkena banjir hingga empat kali lipat dalam periode 1996 hingga 2003, dengan jumlah 3.000 desa pesisir.

Meningkatnya kuantitas dan kualitas bencana ekologi yang diakibatkan oleh hancurnya hutan bakau tentu menyebabkan meningkat pula anggaran pemerintah untuk mengatasi bencana tersebut. Hal itu tentu tidak sebanding dengan nilai proyek utang yang diperoleh. Sebagai ilustrasi, Provinsi Lampung, tempat dua industri pertambakan udang terbesar di Indonesia berada, memiliki nilai ekspor udang pada periode Januari sampai Oktober 2006 sebesar kurang-lebih Rp 1,5 triliun. Namun, dalam waktu yang bersamaan pula pemerintah daerah Lampung juga membutuhkan sekitar Rp 2 triliun untuk melakukan rehabilitasi hutan bakaunya.

Celakanya, ADB seperti menutup mata terhadap utang ekologis yang diciptakannya di negeri ini. Lembaga itu sama sekali membiarkan Indonesia kembali merogoh koceknya, bahkan kalau perlu kembali membikin utang baru, untuk mengatasi dampak buruk proyek utangnya. Untuk memoles citranya, ADB menciptakan proyek baru yang bernuansa “hijau” atau ramah lingkungan. Salah satu proyek barunya itu bernama COREMAP II. Dalam proyek ini ADB mendapat jatah untuk membiayai proyek di Tapanuli Tengah, Nias, Mentawai, Bintan, Natuna, Batam, dan Lingga. Sedangkan saudara tuanya, Bank Dunia, mendapat jatah untuk membiayai proyek di Biak, Raja Ampat, Pangkep, Selayar, Buton, Wakatobi, dan Sikka.

Menurut pejabat DKP, proyek itu ditujukan untuk menyelamatkan ekosistem terumbu karang di Indonesia yang saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Seperti halnya hutan bakau, ekosistem itu selain dapat berfungsi untuk melindungi pantai dari serangan abrasi juga merupakan habitat berbagai jenis ikan. Proyek ini tidak bisa dikatakan sebagai bentuk pertanggungjawaban ADB atas utang ekologis yang telah diciptakannya di negeri ini. Pasalnya, proyek COREMAP II ini adalah proyek utang. Artinya, Indonesia sebagai penerima proyek itu harus tetap membayar utang yang dikucurkan ADB dalam proyek ini.

Jika ADB memiliki niat baik untuk bertanggung jawab atas utang ekologisnya, seharusnya lembaga itu tidak menjadikan pembiayaan program pelestarian terumbu karang dalam COREMAP II sebagai proyek utang baru, melainkan sebagai kompensasi atas utang ekologisnya di masa lalu. Sebagai negara yang dirugikan atas proyek-proyek utang ADB, sudah saatnya Indonesia meminta pertanggungjawaban lembaga keuangan tersebut. Pertemuan ADB-Annual Governor Meeting di Bali adalah momentum yang tepat untuk itu. Sudah waktunya para pemimpin negeri ini berhenti bertekuk lutut di hadapan lembaga-lembaga bisnis bantuan internasional yang proyek-proyek utangnya justru menghancurkan alam Indonesia.

*Tulisan pernah dimuat di Koran TEMPO, 2 Mei 2009
 

KABAR TERBARU

12.06.2014

Jakarta- Bertempat di Media Center KPU Jakarta, 6 Juni 2014, SatuDunia meluncurkan ulang www.pemilubersih.org, media...

PUBLIKASI

14.11.2013

Bagaimana menjembatani pengetahuan kepada masyarakat yang tampaknya tidak tersentuh ICT (teknologi informasi dan komunikasi)?

AGENDA

16.09.2014

Knowledge sharing merupakan salah satu isu penting dalam knowledge management (Manajemen Pengetahuan) dan juga mendukung keberhasilan suatu organisasi atau jaringan.