Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo ternyata sangat memihak korporasi. Tidak hanya warga korban lumpur Lapindo saja yang merugi, tetapi biaya masalah sosial kemasyarakatan dibebankan pada rakyat lewat  APBN.

Lemahnya pengawasan terhadap perusahaan tambang akibat pemerintah daerah mudah sekali memberikan izin pada perusahaan yang ingin membuka pertambangan. Pertambangan di Kolaka, Sulawesi Tenggara misalnya, telah menimbulkan kerusakan lingkungan di pesisir.