Ekonomi
Menyoal Akuntabilitas Sosial di Indonesia
Submitted by ray on Wed, 02/03/2010 - 21:42
Masyarakat sipil memegang peranan penting dalam mengawal perubahan di Indonesia, terutama dalam pencapaian akuntabilitas sosial di Indonesia.
Korupsi Lapindo Dilegalisasi Lewat Perpres 14/2007
Submitted by aris on Wed, 01/20/2010 - 18:54
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo ternyata sangat memihak korporasi. Tidak hanya warga korban lumpur Lapindo saja yang merugi, tetapi biaya masalah sosial kemasyarakatan dibebankan pada rakyat lewat APBN.
