Membangun Paradigma Baru Tata Ruang Jakarta

Penulis: 
Firdaus Cahyadi

Pagi itu, sekitar pukul 05.45 WIB, kereta rel listrik (KRL) kelas ekonomi AC melaju dari Bogor menuju Jakarta kota. Kereta penuh sesak, penumpang yang rata-rata pekerja di Jakarta itu berjubel berebut ruang yang tersisa di dalam KRL. Kondisi seperti itu sudah menjadi kelaziman pada setiap hari kerja.

Pada hari Senin, kondisinya lebih parah lagi. Tak jarang, ada penumpang yang naik di atas atap KRL kelas ekonomi AC tujuan Bogor-Jakarta. Tentu saja hal yang lebih buruk terjadi di KRL kelas ekonomi (non-AC). Kondisi buruk itu juga terjadi di KRL Bekasi dan Tangerang, terutama saat para pekerja berangkat atau pulang dari kantor.

Di jalan raya dari arah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) menuju arah Jakarta juga mengalami kepadatan yang luar bisa pada hari kerja setiap pagi dan sore hari. Kemacetan itu seakan menjadi menu harian warga Bodetabek.

Di dalam kota Jakarta kondisinya ternyata juga tidak lebih baik. Kemacetan terjadi di setiap jalan raya. Jalur bus Transjakarta (busway) yang harusnya hanya boleh digunakan untuk transportasi massal itu terpaksa dibuka untuk kendaraan bermotor pribadi. Tak heran jalur busway pun penuh sesak dengan sepeda motor hingga mobil pribadi. Dari sini sebenarnya dapat dikatakan bahwa proyek busway masih jauh dari efektif.

Kemacetan parah di Jakarta bukan hanya membuang waktu produktif warga kota, melainkan juga menyisakan ancaman kesehatan. Bagaimana tidak, warga Jakarta dipaksa menghirup udara yang tercemar dari asap knalpot kendaraan bermotor. Tingkat polusi udara itu kian bertambah parah ketika terjadi kemacetan lalu lintas.

Kepadatan lalu lintas Jakarta jelas bukan semata-mata persoalan teknis lalu lintas belaka. Kemacetan lalu lintas yang terjadi di kota ini tidak bisa dipisahkan dari kebijakan tata ruang kota. Tata ruang kota yang menempatkan Jakarta sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di samping sebagai pusat pemerintahan adalah sumber dari segala persoalan pelik di kota ini, termasuk kemacetan lalu lintas.

Dapat dipastikan, segala penyelesaian persoalan kemacetan lalu lintas, polusi udara, banjir, krisis ruang terbuka hijau (RTH) hanya sekadar penyelesaian tambal sulam, jika tidak menyentuh perubahan tata ruang kota Jakarta. Berakhirnya Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kota Jakarta pada tahun 2010 mendatang menjadi pintu masuk bagi perubahan tata ruang kota yang lebih adil dan manusiawi.

Pertanyaan berikutnya tentu saja adalah apakah para pemegang kebijakan di kota ini menyadari bahwa tata ruang kota menjadi akar persoalan kemacetan lalu lintas, lingkungan hidup, dan sosial di Jakarta? Untuk menilai sejauh mana kesadaran para pemegang kebijakan di kota Jakarta, kita dapat melihat dari berbagai kebijakan pembangunan yang dihasilkan selama ini.

Pada tahun 2008 lalu misalnya, hasil riset Procon Indah menyebutkan bahwa hingga tahun 2010 diperkirakan akan ada sekitar 13 proyek pusat perbelanjaan baru lagi. Menurut riset tersebut, 40 persen penambahan pusat perbelanjaan akan berada di Jakarta Utara, 20 persen akan berada di Jakarta Selatan, dan 18 persen di Central Business District (CBD) Jakarta. Sementara, sisanya akan tersebar di berbagai daerah di Jakarta lainnya. Luas pusat perbelanjaan di Jakarta pun diperkirakan akan mencapai 3,33 juta m2.

Bertambahnya kawasan komersial itu artinya semakin menambah daya tarik Jakarta bagi para pendatang. Dampaknya sudah jelas, kemacetan akan bertambah parah, kualitas udara juga akan semakin buruk seiring dengan kemacetan lalu lintas yang terjadi. Bukan hanya itu, RTH dan daerah resapan air lainnya di kota ini juga akan semakin tergusur oleh pembangunan kawasan komersial itu.

Sementara secara sosial, pembangunan kawasan komersial yang dipusatkan di Jakarta membuat harga tanah di kota ini makin mahal. Tanah di kota ini hanya akan dimiliki oleh orang-orang kaya. Sementara, warga miskin harus hidup di bantaran sungai dan kolong jembatan. Artinya, terjadi jurang pemisah antara segelintir orang-orang kaya dan sebagian besar warga miskin kota. Kondisi sosial semacam ini tentu sangat rentan bagi tindak kriminalitas.

Bagi warga kota yang memiliki penghasilan agak mencukupi pun harus ‘terusir’ ke kawasan Bodetabek. Akibatnya, meningkatlah permintaan perumahan di kawasan tersebut. Alih fungsi lahan secara besar-besaran tak terhindarkan lagi di kawasan itu. Lahan yang dialihfungsikan itu antara lain lahan yang merupakan kawasan resapan air. Artinya, telah terjadi perluasan kehancuran ekologi di kawasan Bodetabek.
 
Hilangnya kawasan resapan di kawasan Bodetabek bukan hanya merugikan kawasan itu sendiri, melainkan juga kota Jakarta. Meningkatnya kerugian sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh banjir di kota Jakarta pada tahun 2007 dapat dijadikan indikatornya.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), misalnya, memperkirakan kerugian akibat bencana banjir, yang melanda wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) pada tahun 2007 lalu, mencapai Rp 8 triliun. Dari jumlah itu, Bappenas merinci, kerugian dari rumah penduduk yang rusak sebesar Rp 1,7 triliun, dan infrastruktur Rp 600 miliar. Sementara, kerugian dari sektor industri, perbankan, dan usaha kecil menengah diperkirakan mencapai Rp 2 triliun.

Dari uraian di atas jelas terlihat bahwa para pemegang kebijakan di kota Jakarta belum memiliki kesadaran yang cukup baik terhadap dampak tata ruang kota bagi keberlanjutan sistem sosial, ekologi, dan transportasi kota. Mereka menganggap bahwa persoalan kemacetan lalu lintas, polusi udara, banjir, dan masalah sosial lainnya tidak ada hubungannya dengan tata ruang kota. Hal itu tentu saja merupakan sebuah kesesatan berpikir yang harus disingkirkan dari para pemegang kebijakan di kota ini.

Masih ada sisa sedikit waktu bagi para pengambil kebijakan di Jakarta untuk mengakhiri kesesatan berpikir mengenai tata ruang kota. Rencana tata ruang kota yang baru pada tahun 2010 harusnya mampu mengubah wajah kota Jakarta menjadi lebih adil dan manusiawi. Hal itu dapat dicapai jika rencana tata ruang kota Jakarta mempunyai paradigma baru, yaitu tidak lagi menempatkan kota ini sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di samping sebagai pusat pemerintahan.

Penulis,

Firdaus Cahyadi
 

KABAR TERBARU

12.06.2014

Jakarta- Bertempat di Media Center KPU Jakarta, 6 Juni 2014, SatuDunia meluncurkan ulang www.pemilubersih.org, media...

PUBLIKASI

14.11.2013

Bagaimana menjembatani pengetahuan kepada masyarakat yang tampaknya tidak tersentuh ICT (teknologi informasi dan komunikasi)?

AGENDA

16.09.2014

Knowledge sharing merupakan salah satu isu penting dalam knowledge management (Manajemen Pengetahuan) dan juga mendukung keberhasilan suatu organisasi atau jaringan.