Welcome to Satudunia.net ! Call us: +62-21-29475653 and send e-mail: info@satudunia.net

Media Gathering : Bahayanya pasal karet pencemaran nama baik di UU ITE bagi iklim demokrasi di Indonesia

SatuDunia mengadakan media gathering terkait respon masyarakat sipil dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) mengenai revisi UU ITE . Media gathering ini diadakan pada 10 Februari 2016 di Bakoel Koffie Cikini Jakarta. Hadir sebagai pembicara antara lain, Anggara dari ICJR, Damar Juniarto dari Safenet dan Anwari Natari dari SatuDunia.IMG_20160210_130917

Menurut Damar, respon anggota DPR mengenai UU ITE ini terbagi menjadi 2 yakni menerima revisi usulan pemerintah dan menolak revisi. Namun, dari sekian banyak anggota yang menerima justu lebih banyak yang menolak usulan revisi ini dengan dalih perbuatan pencemaran nama baik itu mengancam anggota DPR juga.

Secara proses, menurut Damar, RDPU ini terbilang positif karena proses mendorong revisi ini sudah diusahakan selama 8 tahun. Korban yang terkena UU ini pun sudah lebih dari 100 orang. Meskipun begitu, masih ada proses lain sampai UU ini akan dibahan dalam sidang DPR. Menurutnya, Meuty Hafid sebagai ketua sidang juga akan membahas revisi UU ini dalam 1 atau 2 kali sidang saja.

Anwari mengatakan, RDPU sebagai ajang mendengarkan pendapat publik malah digunakan sebagai ajang curhat anggota DPR karena mereka sering dibully oleh masyarakat. Mestinya anggota DPR lebih mawas diri dalam bersikap, kritik dari masyarakat seharusnya ditanggapi secara arif karena mereka merupakan pejabat publik, maka resiko kritik itu sebuah keniscayaan. Menurutnya anggota DPR jangan mengorbankan masalah publik karena ketakutan mereka akan kritik masyarakat.

Menurut Anggara, baik RDP maupun RDPU harus dibahas secara terbuka dan hasil pembahasannya dibuka untuk publik melalui website DPR. Menurutnya, ada beberapa cakupan dalam RUU ITE ini antara lain, pengurangan hukuman yang awalnya 6 tahun menjadi 4 tahun pada pasal 27 ayat 3 serta proses perizinan penahanan. Perizinan penahanan seharusnya melalui proses pengadilan, jadi baik Polisi maupun kajaksaan harus mengantongi izin untuk menahan tersangka kasus UU ITE.

Menegai pemblokiran dan filtering, menurut Anggara, itu hanya untuk penegakan hukum. Saat ini pemblokiran dan filtering tidak jelas contohnya Netflik. Jadi tidak bisa Telkom memblokir Netflik tanpa ada kebijakan dan hukum yang jelas.

Amir Siregar dari PR2Media, menambahkan bahwa UU ITE ini tidak sesuai dengan peruntukannya. Unsur informasi dalam UU ITE ini tidak jelas. Kalau mau membahas informasi bisa menggunakan UU penyiaran. Selain itu, dalam rumusan UU ITE tidak ada unsur demokratisasi informasi, dalam kata lain UU ITE ini anti demokrasi sehingga UU ini harus digugurkan atau diganti.

shop