Pemekaran Wilayah Merusak Hutan Papua

Pemekaran Wilayah Rusak Hutan Papua

Thursday, 26 November 2009

Katarina Lita, Kontributor KBR68H Jayapura, Papua

Pemekaran wilayah menjadi provinsi atau kabupaten baru di Papua cenderung merusak hutan. Wakil Ketua I Majelis Rakyat Papua (MRP) Frans Wospakrik mengatakan, ada beberapa wilayah yang baru dimekarkan melanggar tata ruang yang didasarkan pada prinsip pelestarian lingkungan hidup.

Jika dibiarkan, kata Frans, akan berdampak negatif dan mengancam kehidupan orang asli Papua di masa mendatang.

“Pemekaran silahkan dijalankan, tetapi pengunaan tata ruang dalam satu wilayah pemekaran sangat perlu sehingga tidak mengorbankan hutan dalam wilayah itu, apalagi yang sudah ditetapkan sebagai hutan lindung atau konservasi itu harus dijaga,” kata Frans Wospakrik.

Untuk mencegah kerusakan hutan yang lebih luas akibat pemekaran, MPR sebagai lembaga kultural orang asli Papua berharap ada kebijakan khusus berkelanjutan untuk mengatur pemekaran.

Menurut Frans, kini tingkat kerusakan hutan di Papua sudah memasuki tahap yang sedikit mengkhawatirkan. Sebab kata Frans, dari salah satu sumber yang didapat, dikatakan tahun 1990 tanah Papua masih tertutupi hutan sekitar 90 persen, tapi data terakhir telah turun 80 persen.

 

 

KABAR TERBARU

27.12.2013

SatuDunia, Jakarta. Sebagian aktivis yang sedang melakukan advokasi tidak menganggap penting pengelolaan pengetahuan (Knowledge Management/KM). Apa sebenarnya manfaat KM bagi LSM...

PUBLIKASI

14.11.2013

Bagaimana menjembatani pengetahuan kepada masyarakat yang tampaknya tidak tersentuh ICT (teknologi informasi dan komunikasi)?

AGENDA

02.12.2013

Aplikasi open map dapat dimanfaatkan oleh organisasi masyarakat sipil untuk mendukung kerja-kerjanya, semisal membuat peta sebaran kasus yang ditangani.