Welcome to Satudunia.net ! Call us: +62-21-29475653 and send e-mail: info@satudunia.net

Press Release: Pemerintah Harus Lindungi Warga dari Ancaman UU ITE dalam Pilkada Serentak

SatuDunia, Jakarta. a�?Jumlah tenaga pengawas yang mungkin dapat direkrut oleh Bawaslu tidak akan cukup untuk mengawasi semua potensi pelanggaran yang ada pada sebuah gelaran pemilu, apalagi untuk mengawasi pilkada serentak,a�? ujar Program Manager SatuDunia Anwari Natari,a�?Ada 269 daerah yang mesti diawasi. Partisipasi warga dalam pengawasan menjadi mutlak dibutuhkan. Bukan hanya sebagai pemilih, melainkan juga sebagai pemantau.a�?

 

Lebih lanjut Anwari Natari menambahkan, sebagai pemilih cerdas, warga harus mengetahui rekam jejak dari calon kepala daerah. a�?Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memungkinkan warga mendapatkan informasi mengenai rekam jejak para kandidat kepala daerah. Dengan mengetahui rekam jejak ini, warga tidak lagi memilih pemimpin seperti memilih kucing dalam karung,a�? ujarnya, a�?

 

Perkembangan TIK juga memudahkan warga untuk ikut secara aktif memantau proses pilkada ini dari awal hingga akhir.a�?

 

Namun, lanjut Anwari, upaya membangun pemilih cerdas seiring dengan perkembangan TIK akan terhambat oleh UU ITE, khususnya pada pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik. a�?Informasi yang jujur tentang rekam jejak kandidat akan sulit muncul ke permukaan. Informasi tentang adanya pelanggaran serius akan sulit didapatkan,a�? lanjutnya, a�?Sebab, warga yang memiliki informasi ketakutan membagi informasinya ke publik melalui TIK akibat ancaman pidana pencemaran nama baik UU ITE. Media massa pun akan kesulitan mendapatkan narasumber yang menjadi saksi pelanggaran.a�?

 

Menurut Anwari Natari, UU ITE Pasal 27 ayat 3 berpotensi menjadi pintu masuk yang lebar bagi kriminalisasi terhadap warga yang aktif memantau proses pilkada. a�?Pasal karet tersebut sangat lentur dan dapat digunakan untuk mengkriminalisasi siapa saja,a�? tegasnya,

 

a�?Oleh karena itu, SatuDunia, Paguyuban Korban UU ITE, Perludem, dan koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam isu UU ITE meminta Pemerintah agar segera merevisi UU ITE dengan mencabut pasal karet pencemaran nama baik.a�?

 

Kontak Media

Anwari Natari, Program Manager Yayasan SatuDunia (OneWorld-Indonesia)

Hp. 0818 842 524 website:A�www.satudunia.demoapps.web.id

shop