Welcome to Satudunia.net ! Call us: +62-21-29475653 and send e-mail: info@satudunia.net

PRESS RELEASE: Pemerintah Tak Serius Revisi UU ITE

SatuDunia, 23 November 2015. a�?Keinginan pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk merevisi UU (Informasi dan Transaksi Elektronik) ITE ternyata tidak serius,a�? ujar Direktur Eksekutif Yayasan SatuDunia Firdaus Cahyadi, a�?Hal itu terlihat belum ada kejelasan penyerahan naskah RUU Revisi UU ITE kepada DPR.a�?

Padahal, lanjut Firdaus Cahyadi, sebentar lagi tahun 2015 berakhir. a�?Bisa dipastikan revisi UU ITE tidak dilakukan di tahun ini,a�? lanjutnya, a�?Bahkan untuk masuk Prolegnas tahun 2016 pun belum tentu.a�?

Desakan untuk merevisi UU ITE sendiri menguat setelah UU ini telah benyak menimbulkan korban dari kalangan pengguna internet (netizen). Banyak netizen yang menjadi korban pasal karet pencemaran nama baik di UU ITE. a�?Sejak diundangkan hingga tahun 2015 sudah ratusan lebih netizen yang menjadi korban pasal karet pencemaran nama baik di UU ITE,a�? jelas Firdaus Cahyadi, a�?Untuk itulah UU ITE mendesak untuk direvisi, utamanya menghapus pasal karet pencemaran nama baik.a�?

Pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Kominfo Rudiantara, pernah mengatakan akan merevisi UU ITE. a�?Namun, sepertinya pemerintah tidak serius merevisi UU ITE, apalagi menghapus pasal karet pencemaran nama baik di UU ITE tersebut,a�? tegasnya, a�?Alih-alih menghapus pasal karet pencemaran nama baik di UU ITE, pemerintah melalui Kapolri justru memasukan point pencemaran nama baik dalam Surat Edaran mengenai ujaran kebencian.a�?

Ketidakseriusan pemerintah dalam merevisi UU ITE, utamanya mencabut pasal karet pencemaran nama baik, menurut Firdaus Cahyadi, tidak bisa dilepaskan dari paradigma besar pemerintahan Jokowi yang ingin mendisiplinkan demokrasi sehingga tidak menganggu investasi. a�?Mendisiplinkan demokrasi bisa jadi merupakan penghalusan kata dari membungkam demokrasi, jika itu terjadi maka, kondisinya sudah mirip seperti di awal kekuasaan otoritarian Orde Baru,a�? tegasnya, a�?Di awal Orde Baru, pemerintah membungkam demokrasi dengan alasan pembangunan ekonomi,a�?

Menurut Firdaus Cahyadi, kini netizen tidak boleh berpangku tangan menunggu kebaikan hati pemerintah untuk melindungi kebebasan berpendapat di internet melalui revisi UU ITE. a�?Netizen harus bergerak mendesak dengan kuat pemerintah agar serius mencabut pasal karet pencemaran nama baik di UU ITE,a�? paparnya, a�?Tanpa desakan yang kuat dari publik, upaya pembungkaman demokrasi di internet akan benar-benar menjadi kenyataan.a�?

 

Kontak Media:

Direktur Eksekutif Yayasan SatuDunia Firdaus Cahyadi.

Hp. 0815 132 75 698. Email: firdaus@satudunia.demoapps.web.id

Informasi untuk Editor

SatuDunia/OneWorld Indonesia sendiri adalah sebuah lembaga nirlaba yang menangani informasi, komunikasi, pengetahuan dan teknologi, untuk organisasi masyarakat sipil di Indonesia. SatuDunia/OneWorld Indonesia merupakan bagian dari jaringan informasi global OneWorld Internasional, www.oneworld.net, yang terdiri lebih dari 2500 organisasi di 13 pusat regional a�� dari Finland sampai India, Amerika sampai Zambia. Setiap pusat regional memiliki karakter dan fokus sendiri. www.satudunia.demoapps.web.id

 

shop