Welcome to Satudunia.net ! Call us: +62-21-29475653 and send e-mail: info@satudunia.net

Revisi UU ITE Harus Progresif

ICJR bersama dengan Koalisi SIKA mengadakan media briefing pada Rabu, 22 Januari 2016 tentang revisi UU ITE di Bakoel Koffie, Cikini Jakarta Pusat. Tujuan dari acara ini adalah memberikan masukan kritis terkait kasus-kasus UU ITE kepada DPR.

Pembicara yang hIMG_20160121_144235adir dalam acara ini antara lain, Mayor Jendral TNI (Purn) Supiadin AS, Anggota Komisi I DPR RI, Anggara, Board ICJR, Wahyudi Djafar, Deputi Direktur Elsam, Asep Komarudin, Kepala Divisi Advokasi LBH Pers serta Anwari Antari, Program Manager SatuDunia.

Menurut Wahyudi, kalau kita kembali pada masa 2003-2008 pada saat pembahasan RUU ITE, banyak RUU yang berkaitan dengan dunia maya, seperti RUU tanda tangan elektronik, RUU informasi elektroni, RUU perlindungan data pribadi, RUU tindak pidana informasi teknologi dan lain lain, keseluruhan RUU dimasukan jadi RUU ITE, sehingga RUU ini menjadi kompleks. Terlebih lagi menurut Wahyudi, Indonesia tidak punya roadmapp tentang internet seperti Malaysia, Singapura, jadi tidak ada arah yang jelas mengenai pengaturan internet di Indonesia.

Mengenai pidana UU ITE, menurut Wahyudi, jumlah awal pidana dalam UU ITE adalah 4 tahun, namun karena desakan dari Kepolisian dengan alasan kesulitan dalam penyelidikan maka lama hukuman menjadi 6 tahun agar si pelaku bisa langsung dipenjara selama 20 hari. Kebijakan ini menjadi masalah sekarang ini, Polisi main tangkap orang yang diadukan dengan UU ITE ini tanpa tahu benar seperti apa detil kasusnya, sehingga banyak kasus UU ITE yang divonis bebas atau hukuman percobaan.

Menurut Anggara, ICJR bersama koalisi masyarakat sipil pernah 2 kali melakukan uji materi UU ITE ke Mahkamah Konstitusi (MK), namun kedua uji materi ini tidak dikabulkan oleh MK. Salah satu alasan penolakan uji materi ini menurut MK, soal ancaman hukuman merupakan kebijakan Politik pemerintah, maka pemerintah sendiri yang menentukan kebijakan tersebut.

Anggara menambahkan, KUHP saat ini masih mampu menyelesaikan masalah-masalah kejahatan didunia maya. Jadi solusi dari ICJR, cabut semua duplikasi tindak pidana dari UU ITE, kita kembali lagi ke KUHP, supaya terjadi harmonisasi di KUHP.

Supiadin AS selaku anggota Komisi I DPR RI menyatakan, revisi UU ITE masih membutuhkan waktu yang panjang. Menurutnya, karena tidak ada penjelasan yang cukup, maka tafsiran mengenai UU ITE ini tergantung pada hakim yang memutuskan. Menanggapi statement Anggara mengenai duplikasi pidana, menurut Supiadin, jika sudah ada ketetapan hukum di KUHP, maka pidana di UU ITE tinggal merujuk saja sehingga tidak terjadi dobel pidana.

Supiadin AS sempat menyatakan UU ITE baru akan dibahas 2017, karena prioritas komisi I pada 2 RUU yakni Penyiaran dan RUU RTRI. Namun akhirnya diklarifikasi dengan menyatakan revisi akan dibahas tahun 2016, mengingat pembahasan revisi ini hanya sedikit yakni hanya merubah pidana pada pasal 27 ayat 3 yang awalnya 6 tahun menjadi 4 tahun.

Menurut Asep, Pemerintah tidak serius dalam merespon tuntutan masyarakat sipil mengenai revisi UU ITE. Menurutnya, Menteri Rudiantara pernah berjanji untuk segera mengirimkan revisi UU ITE pada awal tahun 2015, namun sampai dengan waktu akhir penerimaan Prolegnas, pemerintah belum juga mengirimkan draft revisi ini ke DPR, sehingga revisi UU ITE ini urung dimasukan kedalam prioritas pembahasan DPR 2016 yang dibahas akhir Desember 2015.

Anwari menambahkan, Korban UU ITE sudah semakin banyak dan trendnya semakin meningkat dari tahun ketahun. Tahun 2008 hanya ada 2 korban UU ITE , tapi pada tahun 2015 korban sudah mencapai 63 orang pertahun. Menurut prediksinya, korban akan lebih dari 200 orang tahun 2016. Sehingga sudah saatnya revisi UU ITE dilakukan segera.

shop