Welcome to Satudunia.net ! Call us: +62-21-29475653 and send e-mail: info@satudunia.net

Roundtable discussion revisi UU ITE bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

SatuDunia bersama dengan ICJR mewakili koalisi Sahabat untuk Informasi dan Komunikasi yang Adil (SIKA) berkunjung ke kantor DPR RI di Senayan pada 18 Januari 2016. Roundtable discussion kali ini bertemu dengan Anggota Komisi I DPR RI, Elnino Husein Mohi dari Fraksi Gerindra. Tujuan pertemuan ini adalah untuk menyampaikan desakan koalisi SIKA agar DPR segera merevisi UU informasi dan transaksi elektronik (ITE) yang saat ini sudah ada di DPR.IMG-20160118-WA0019

Pertemuan ini diawali makan siang di ruang fraksi Gerindra di gedung Nusantara 5. Acara ini dimoderatori oleh Ibu Endang S Tohari dari DPP Gerindra.A�

Menurut Firdaus Cahyadi dari SatuDunia, UU ITE ini sangat mendesak untuk segera di revisi karena merupakan ganjalan gerakan sosial digital. Karena menurutnya, gerakan sosial digital saat ini sangat mungkin terjadi karena perkembangan zaman yang serba internet. Firdaus menambahkan, jangan sampai UU ITE menjadi salah satu alat untuk mendisiplinkan demokrasi atau membungkam daya kritis masyarakat.

Sedangkan menurut Erasmus Napitupulu, anggota Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), bahwa boleh saja pencemaran nama baik di undang-undangkan, namun bukan berarti di undangkan di mana-mana. Saat ini, sudah ada pasal pencemaran nama baik di KUHP pasal 310 dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Sehingga tidak perlu lagi mengulang mengundang-undangkannya di UU ITE yang ancaman pidananya 6 tahun penjara. Oleh karena itu, sebaiknya DPR segera membahas UU ITE ini dan mengembalikan kepada fungsinya yakni pengaturan e-comerce.

Menurut Elnino, UU ITE ini sering dibahas secara informal di DPR, karena memang usulan revisi ini belum sampai di DPR. Menurutnya, pembahasan revisi UU ITE ini bisa cepat karena tinggal cabut saja. Namun, pada tahun ini juga banyak sekali agenda pembahasan di DPR khususnya di komisi I, antara lain UU penyiaran yang belum juga selesai dibahas sejak 6 tahun lalu.

Pada prinsipnya, Elnino sangat mengapresiasi kehadiran SatuDunia dan SIKA untuk menyuarakan tentang revisi UU ITE ini. Terlebih lagi memberikan informasi korban-korban dari UU ITE ini. Masukan-masukan dari masyarakat sangat berarti bagi DPR. Pesannya, banyak juga anggota DPR khususnya di komisi I yang perlu diinformasikan lebih jauh mengenai ancaman UU ITE ini.

shop